Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.

Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.

0906117401

liberthin@ukipaulus.ac.id

Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Profil Akademik

Nama Dosen Prof. Dr. Liberthin Palullungan, S.H., M.H.
NIDN / NIP 0906117401
Email liberthin@ukipaulus.ac.id
Keahlian Hukum Tata Negara dan Pemerintahan

Link Profil Akademik

Penelitian

No Judul Penelitian Tahun Link
1 Strengthening Local Government Accountability Through Digital Transparency and Public Participation in Democratic Governance 2026 Lihat
2 Artificial Intelligence Governance and Human Rights Protection in Modern Decentralized Government Systems 2026 Lihat
3 IMPLEMENTASI PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN TOLIKARA 2025 Lihat
4 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN KENDALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH YANG EFEKTIF PASCA-UU NO. 13 TAHUN 2022 2025 Lihat
5 EFEKTIVITAS KEWENANGAN BAWASLU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN DI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK 2025 Lihat
6 URGENSI NASKAH AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MAKASSAR 2024 Lihat
7 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMERINTAHAN KELURAHAN TAPPARAN KABUPATEN TANA TORAJA 2024 Lihat
8 IMPLEMENTATION AND EFFECTIVENESS OF MODERATE CATEGORY SANCTIONS ON HIGH SCHOOL TEACHERS WITH CIVIL SERVANT STATUS IN TANA TORAJA REGENCY 2024 Lihat
9 CHALLENGES AND EFFORTS IN IMPLEMENTING GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN PUBLIC SERVICES IN NABIRE REGENCY 2024 Lihat
10 IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NABIRE DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITASNYA 2024 Lihat
11 EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI SANKSI KATEGORI SEDANG TERHADAP KINERJA DAN DISIPLIN KERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS YANG BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN TANA TORAJA 2024 Lihat
12 Juridic Review on Land Tenure That Creates Proprietary Rights 2023 Lihat
13 The Authority Of Regional Government To Regulate Construction Services 2023 Lihat
14 Implementation of the Standard Agreement Based on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection 2023 Lihat
15 Legal implications of transfer of receivables (Cessie) without notification to debtors 2023 Lihat
16 The effectiveness of active tax billing with reminder and letter of force in the optimization of tax revenue at the Pratama Tax Service Office, South Makassar 2023 Lihat
17 PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN HUKUM KEPADA TERDAKWA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 2023 Lihat
18 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LANJUT USIA TERLANTAR DI KABUPATEN TORAJA UTARA 2023 Lihat
19 Pembentukan Peraturan Daerah 2023 Lihat
20 Reconstruction of The Vice Regent’s Position in Optimization of Regional Autonomy: Realizing Democratic and Justice Values 2023 Lihat
21 The Reconstruction of the Implementation from Business Judgment Rule Doctrine in Individual Limited Liability Companies: A Progressive Legal Review 2023 Lihat
22 The Implementation of CITES to Prevent Endangered Species Extinction in Indonesia 2021 Lihat
23 Strategi Dan Arah Kebijakan Pemulihan Ekonomi Kota Makassar Di Tengah Pandemi Covid-19 2021 Lihat
24 PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI/2013 2021 Lihat
25 ASPEK HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT KASIH HERLINA KABUPATEN MIMIKA 2021 Lihat
26 JAMINAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK 2021 Lihat
27 IMPLEMENTASI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN OLEH PEJABAT ADMINISTRATIF NEGARA DI KANTOR IMIGRASI KELAS I MAKASSAR 2019 Lihat
28 The Essence of Decentralization Arrangement in the Local Government: A Review in the Field of Health 2016 Lihat